detailprodipenelitian

No	Nama	Judul	Pendanaan	Tahun	Detail
1	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Melacak Infiltrasi Ideologi Jama&Rsquo;Ah Tabligh Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Living Tafsīr Di Kabupaten Probolinggo	Hibah pemerintah	2022	Detail Penelitian Dosen Judul Melacak Infiltrasi Ideologi Jama&Rsquo;Ah Tabligh Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Living Tafsīr Di Kabupaten Probolinggo Sumber dana Hibah pemerintah Dana 25.000.000 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti BASHORI ALWI, M.S.I. Abstrak -
2	FARIDY, M.H	Islam Di Balik Tembok Keraton: Politik Estetika R.ng. Yasadipura I Dalam Babad Tanah Jawi	Hibah pemerintah	2021	Detail Penelitian Dosen Judul Islam Di Balik Tembok Keraton: Politik Estetika R.ng. Yasadipura I Dalam Babad Tanah Jawi Sumber dana Hibah pemerintah Dana 15.000.000 Ketua Peneliti FARIDY, M.H Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak -
3	FARIDY, M.H	Tinjauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Dosen Judul Tinjauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti FARIDY, M.H Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Iusoli dan Campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hakhak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
4	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Dosen Judul Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Islamic Boarding School is one of the institutions that has a lot of potential, including economic potential. To increase this potential is a challenge for pesantren in order to prosper the economy of the pesantren itself and the wider community. The economic independence of Nurul Jadid Islamic boarding school cannot be seen from the building which is currently developing rapidly. The spirit of independence of the santri that is formed can be a potential for the pesantren to improve the economic stability of the pesantren. One of the efforts to make Nurul Jadid Islamic boarding school independent is through a business unit. Where a well-organized business will provide output with good income. In economic management, Islamic boarding schools need an instrument as a guarantee for smoothness and convenience, as well as business protection that has been actively played by the pesantren community. The instrument that is considered appropriate is ecoprotection. Ecoprotection is protection in order to make Islamic boarding schools independent and create or break away from dependence and build and maintain its existence, through an economy that is actualized in the function of economic management, economic independence is needed so that Islamic boarding schools can develop and be sustainable as part of their contribution to the nation's moral education. There are 3 pillars of economic business unit development, including creating a climate that allows the potential of the pesantren community to develop, strengthening the potential of the pesantren community and protecting its economic business units. The management process of the economic business unit at the Islamic boarding school and its development has a very positive impact on achieving mutual prosperity. The positive impact can be seen in several ways; a) the creation of a pattern of community cadres (santri and society) that are independent in the economic field, b) the formation of independent Islamic boarding schools in the economic sector, c) making pesantren as partners for the government, and d) being able to raise the economy of the people (the economy of the community around the pesantren and society as well
5	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Dosen Judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi.
6	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami – Istri	Mandiri PT	2020	Detail Penelitian Dosen Judul Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami – Istri Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Grant practice is a transaction that is commonly done by the community. Apart from that, the grant is a sunnah work that is highly recommended carried out by Muslims. The Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata/BW) have governed the implementation of grants in Indonesia. basically the purpose of the grant between husband and wife to improve the quality of family relationships that love each other. However, not all good intentions and objectives have good consequences, moreover the actions taken are not based on careful calculation. Grants between husband and wife in the Compilation of Islamic Law are permitted. That is because there are no provisions that state who is entitled or not entitled to receive or give grants. While regarding the grants between husband and wife, the Civil Code said differently. In the Civil Code, grants between husband and wife during marriage are prohibited.
7	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Gender Dalam Kajian Islam (Studi Atas Kajian Teks Nasr Hamid Abu Zayd)	Mandiri PT	2020	Detail Penelitian Dosen Judul Gender Dalam Kajian Islam (Studi Atas Kajian Teks Nasr Hamid Abu Zayd) Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak The controversy about the interpretation of missoginist texts and gender biases burst and became a concern of Muslim academics. The swift flow of cultural globalization, causing feminism movements or notions of gender equality in the West spread rapidly throughout the world, including to Indonesia and other Muslim worlds. As in the face of other products of Western thought, Muslims are insecure and not one word in dealing with this understanding. Those who are pro and support this understanding assume that this understanding is in line with the maqasid al-shariah in order to create justice and equality between humans, while religious texts that are patterned as a missoginis and gender bias must be understood within the general framework of Islamic teachings. In this framework they gave birth to various new approaches in reading texts to be in line with the times and gender equality. While those who are contradictory argue that this understanding is contrary to the texts of the surah in the Qur'an and the Hadith, and it is a product of Western culture that is incompatible with the culture of Muslims. Furthermore, they accuse that gender mainstreaming in Islamic studies is a form of conspiracy against Islam and Muslims. Despite the controversy, this article seeks to explore gender perspectives in the thinking of one of the leading Muslim feminists, Nasr Hamid Abu Zayd. Abu Zayd's Gender Perspective is the fruit of the project's contextual reading method which he developed in reading verses of gender bias, especially in terms of polygamy, inheritance, genitalia and qawamah.
8	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak in a marriage relationship, there will must be a conflict between husband and wife, this cannot be denied because each partner has a sectoral ego. The conflict can sometimes be resolved peacefully, but not the least that ends in divorce. The divorce process is arranged, must go through the trial process of the Religious Court with the specified procedural law. The proceedings for a lawsuit in the Religious Court must go through a mediation process between the two parties. Mediation is a way in the process of resolving disputes outside the trial in the presence of a third party tasked with reconciling the parties. Mediation is a mandate of the law to be carried out, so that the proceedings in court can be in accordance with the principle, which is fast, simple and inexpensive. The necessity of conducting mediation in a court, especially a religious court, is to reduce the number of divorces which is increasing in number over the years. Solving problems through mediation, is also a manifestation of maqashid al-shariah, namely hifdz al-nasl, because when there are problems in marriage, the marriage relationship will be damaged and problems will occur. Following up on the maqashid, in Indonesia there was a requirement to carry out mediation in the settlement of every case that went to court. The main objective is to minimize cases that must be decided, so that mediation can be resolved peacefully and safely.
9	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Taman Pendidikan Al-Qur’an Sebagai Lembaga Pembentukan Karakter Anak Islami Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Taman Pendidikan Al-Qur’an Sebagai Lembaga Pembentukan Karakter Anak Islami Di Desa Nogosaren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Sumber dana Mandiri PT Dana 4.000.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Desa Nogosaren merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Masalah moralitas di kalangan anak pelajar saat ini merupakan suatu masalah bagi kita semua yang harus mendapatkan perhatian secara khusus, berbagai perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan membuat para anak-anak harus kita tata mulai dari pergaulan, gaya hidup, hingga pandangan-pandangan mendasar serta perilaku dalam menghadapi era globlisasi. Masyarakat juga sering kali kecewa terhadap materi pendidikan agama yang diajarkan dalam pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang tidak begitu diperhatikan, karena sebatas pada pemenuhan isi kurikulum. Padahal, pendidikan agama inilah yang menjadi sentra atau dasar dari segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Kurangnya isi pendidikan agama pada usia dini mengakibatkan turunnya nilai moral pada anak-anak tersebut. Mendidik anak pada masa kecil berarti meletakkan pondasi dan kepribadian, sebab pada masa kecil merupakan masa pembentukan dasar kepribadian seseorang. Perkembangan anak disebabkan oleh Faktor dalam diri anak dan faktor lingkungan di mana anak itu berada, anak akan berkembang selama hidupnya di mana perkembangan tersebut meliputi aspek lingkungannya, mengenai pemahaman dan sosial. Salah satu lembaga pendidikan agama yang mampu melakukan hal tersebut adalah Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ). Taman Pendidikan al-Qur’an adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada anak-anak yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahannya. Taman Pendidikan al-Qur’an juga merupakan tempat untuk mendidik moral para pelajar sejak dini yang berasaskan al-Quran dan Hadist. Taman Pendidikan al-Qur’an adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada anak-anak yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahannya. Selain dari itu, interaksi yang terjadi di Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) adalah pembelajaran pada pembentukan karakter anak sesuai nilai-nilai islami. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu ada sebuah gerakan untuk memajukan Taman Pendidikan al-Qur’an yang terorganisir secara sistematis di Desa Nogosaren, kecamatan Gading, kabupaten Probolinggo. Hal ini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar Peserta didik (santri) ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan tajwid, maupun tauhid agar menjadi muslim yang dapat menjadikan pemuda-pemudi yang berkualitas demi menghadapi era globalisasi saat ini dan menjadikan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
10	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.g/2015/Pa. Pmk	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.g/2015/Pa. Pmk Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak This study aims to analyze court decisions, in divorce lawsuits that use simple, fast and low-cost judicial principles at the Pamekasan Religious Court. The problems that arise from this study are, First, what is the legal foundation of judge in resolving divorce claims in religious courts using simple, fast and low-cost judicial principles? Second, what are the legal considerations of religious courts in examining, hearing, and deciding divorce cases in religious courts? The research method uses a normative juridical approach. The results of the study show that: First, the principle of justice is simple, fast, and low cost refers to Law No. 4 of 2004 concerning Judicial Power article 4 paragraph (2), and article 5 paragraph (2). Also contained in Law No. 7 of 1989 in article 57 paragraph (3), as well as in article 58 paragraph (2). Second: The legal considerations of the extreme religious court in rejecting a divorce lawsuit in a religious court are in accordance with the legal basis of state legislation and syar'i law. Considering, based on the testimonies of the witnesses, that the dispute between the plaintiff and the defendant only happened once, so that it did not meet the criteria of article 19 letter C, namely continuous disputes and arguments so that there was no hope of living in harmony again.
11	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianismetafsir Agama Dalam Hukum Islam	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianismetafsir Agama Dalam Hukum Islam Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak In this era of disruption, many people spend their activities in cyberspace, including in terms of studying the religious doctrines. However, not afew of them are trapped in the textualist religious doctrine, so the application of religious values that are rahmatan lil ‘alamin is not actualized properly. Seeing this phenomenon, Abou El Fadl considered that in this modern era the interpretation of Islamic legal sources, both the Qur'an and Hadith textually,would not be able to carry humanist religious messages. Therefore, a hermeneutic method is needed as a tool in revealing the meaning behind the sound of thesacred texts in religion.
12	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianismetafsir Agama Dalam Hukum Islam	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianismetafsir Agama Dalam Hukum Islam Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak In this era of disruption, many people spend their activities in cyberspace, including in terms of studying the religious doctrines. However, not a few of them are trapped in the textualist religious doctrine, so the application of religious values that are rahmatan lil ‘alamin is not actualized properly. Seeing this phenomenon, Abou El Fadl considered that in this modern era the interpretation of Islamic legal sources, both the Qur'an and Hadith textually, would not be able to carry humanist religious messages. Therefore, a hermeneutic method is needed as a tool in revealing the meaning behind the sound of the sacred texts in religion.
13	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata
14	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	Mandiri PT	2018	Detail Penelitian Dosen Judul Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Antara praktek mediasi yang diamanahkan oleh Perma no. 1 tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi maqashid syariah. Maqashid syariah disini dalam menjaga keturunan (hifd al-nasl). Dalam pelaksanaan perkawinan merupakan sarana untuk menuju maqashid tersebut. Namun, faktanya yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak sekali pasangan yang mengajukan gugatan, baik cerai talak maupun cerai gugat, di pengadilan. Penelitian ini betujuan membahas pelaksanaan mediasi di pengadilan ditinjau dari maqashid syariah, sebagai dasar pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.
15	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Penelitian Studi Komparatif Ikrar Talak Dalam Pandangan Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah	Mandiri PT	2018	Detail Penelitian Dosen Judul Penelitian Studi Komparatif Ikrar Talak Dalam Pandangan Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Fokus penelitian ini adalah terumuskannya solusi tengah di mana fikih dan UU 1/74 berdialektik secara harmonis dan bertemu di satu titik dalam masalah ikrar talak sehingga warga Muslim Indonesia tidak lagi terombang-ambing oleh ketidakpastian hukum. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yakni bagaimana ikrar talak dalam pandangan fikih dan UU 1/74? dan bagaimana perspektif Maqasid Syariah tentang pelaksanaan ikrar talak menurut UU 1/74?

LP3M merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan.