detailprodipenelitian

No	Nama	Judul	Pendanaan	Tahun	Detail
1	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Dosen Judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi.
2	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam	Mandiri PT	2020	Detail Penelitian Dosen Judul Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Islamic financial institutions have experienced significant developments, including in the development of financing products in the form of hajj bailout funds. In accordance with DSN-MUI fatwa No. 29 / DSN-MUI / III / 2002 hajj bailout funds using the qard and ijarah agreements given to prospective pilgrims with the aim of obtaining the portion of the hajj list or BPIH (the cost of the pilgrimage). the need to review from the perspective of Islamic business ethics in order to see the extent to which the implementation of the hajj bailout fund is in accordance with ethical business principles and Islamic sharia principles. The method used is a qualitative research method using the literature study approach in books, journals, and fatwas of the National Sharia Council. The results showed that the negative effect caused by the implementation of the hajj bailout fund is caused by the implementation of the hajj bailout fund not in accordance with Islamic business ethics and principles.
3	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini masih selalu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdlah dan mengabaikan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi bangsa, seperti korupsi. Di samping itu, dalam penelitian ini juga disinggung tentang konsep dan strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya bangsa, di mana setiap tindak-tanduk masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.
4	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Agunan Dalam Sistem Pembiayaan Mudharabah	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Agunan Dalam Sistem Pembiayaan Mudharabah Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Artikel ini membahas tentang pemberian agunan dalam akad mudharabah. Pendekatan yang digunakan dalam membahas eksistensi agunan dalam akad pembiayaan mudharabah adalah UU. No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam kajian ini ditemukan bahwa, dengan diaturnya sistem agunan dalam perbankan syariah lebih pada bentuk antisipasi resiko, yakni Bank syariah tidak ingin rugi bila memberikan dana pembiayaannya kepada nasabah debitur. Kebersamaan dalam mudharabah baik untung maupun rugi dijunjung tinggi dan di sisi lain bahwa kedudukan syarik adalah sejajar.
5	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi	Mandiri PT	2019	Detail Penelitian Dosen Judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata
6	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Perang Melawan Korupsi	Mandiri PT	2018	Detail Penelitian Dosen Judul Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Perang Melawan Korupsi Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Sebagaimana diketahui bahwa korupsi tidak akan selesai jika hanya mengandalkan jalur litigasi semata, melainkan perlu disandingkan dengan upaya-upaya non-litigasi. Tujuan utama dari penggunaan jalur non-litigasi dalam perkara korupsi yang dihadapi bangsa Indonesia adalah untuk memberikan kesadaran hukum akan bahaya korupsi bagi masa depan bangsa, dengan tidak hanya mengatakan “say no korupsi”, tetapi dalam berperilaku juga tidak boleh koruptif. Dengan kata lain, jalur non-litigasi merupakan upaya pencegahan bagi masyarakat untuk tidak berperilaku koruptif. Salah satu bentuk upaya non-litigasi dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah melalui peran lembaga atau institusi keagamaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam membina dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk memahami peran institusi keagamaan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan 2) untuk memahami peran Pancasila dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas dari perilaku koruptif.
7	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Tujuan Penelitian Ini Adalah 1) Menjelaskan Aspek Historis Terkait Bagaimana Islam Masuk Ke Pulau Kangean; 2) Mengurai Tentang Prilaku Keberagamaan Masyarakat Nahdliyin Di Pulau Kangean; 3) Menganalis	Mandiri PT	2018	Detail Penelitian Dosen Judul Tujuan Penelitian Ini Adalah 1) Menjelaskan Aspek Historis Terkait Bagaimana Islam Masuk Ke Pulau Kangean; 2) Mengurai Tentang Prilaku Keberagamaan Masyarakat Nahdliyin Di Pulau Kangean; 3) Menganalis Sumber dana Mandiri PT Dana 4.800.000 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Tujuan penelitian ini adalah 1) Menjelaskan aspek historis terkait bagaimana Islam masuk ke Pulau Kangean; 2) Mengurai tentang prilaku keberagamaan masyarakat Nahdliyin di Pulau Kangean; 3) Menganalisis perbedaan tekstual antara prilaku keberagamaan masyarakat Nahdliyin di Pulau Kangean dan Masyarakat Nahdliyin di Pulau Jawa dalam Konsep Islam Nusantara yang digagas Nahdlatul Ulama.

LP3M merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan.