DetailKolabpenelitian

No	Nama	Judul	Pendanaan	Tahun	Detail
1	Dr AINUL YAKIN, M.HI.	Konstruksi Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Kajian Fenomenologi Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Probolinggo	Mandiri PT	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Konstruksi Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Kajian Fenomenologi Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Probolinggo Sumber dana Mandiri PT Dana 5000000 Ketua Peneliti Dr AINUL YAKIN, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti CANDRA REFAN DAUS ALVIN QUDRATA ASSU'UDI SIROJUL MUNIR FERDIYANSYAH AINUL YAKIN FIKRI AHMAD GHANI Abstrak
2	BASHORI ALWI, M.S.I.	Wawasan Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Wawasan Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Sumber dana Mandiri PT Dana 6.800.000 Ketua Peneliti BASHORI ALWI, M.S.I. Keterangan pesantren Anggota Peneliti A.HIRZAN ANWARI ARMAN Abstrak Almost every day, issues and news about corruption become part of several headlines in newspapers, or become a theme raised in television media in this country. This fact indicates that, today Indonesia is still unable to escape from a culture of corruption that is getting stronger and running systemically. Although it is not proclaimed as an Islamic state, Indonesia is listed as a country with a Muslim majority. Even so, the quantity of diversity is not directly proportional to the moral quality and practice of religion which explicitly states, both in the Koran and al-Sunnah, that it prohibits actions that harm others, let alone the State. Because Indonesia is dominated by a Muslim majority, whether it is recognized or not, the perpetrators of corruption in this country are mostly Muslims. This article will discuss the discourse on the eradication of corruption as stipulated in Law Number 20 of 2001 and in Islamic law. By using literature research methods and descriptive analysis of the sources of positive law and Islamic law, this article produces several findings, namely; 1) efforts to eradicate corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 are carried out with physical punishments such as fines and a maximum sentence of life which does not provide a deterrent effect to the perpetrators; 2) Islam emphasizes that the eradication of corruption is carried out by means of theological-morality, namely awareness of corruptors and the provision of moral sanctions, such as being displayed to the public so as to provide an educational effect for others. From these findings, this article agrees with Mahfud MD's idea that punishment for corruptors should be carried out in the aspects of physical and moral punishment.
3	Dr AINUL YAKIN, M.HI.	Kontra Radikalisme Pesantren: Melacak Pemikiran Kebangsaan Kiai Zaini Mun’im	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Kontra Radikalisme Pesantren: Melacak Pemikiran Kebangsaan Kiai Zaini Mun’im Sumber dana Mandiri PT Dana 6.800.000 Ketua Peneliti Dr AINUL YAKIN, M.HI. Keterangan luar Anggota Peneliti FAQIH THARIQU BILLAH AFFAN MUZAKKI Abstrak Artikel ini menalaah pemikiran KH. Zaini Mun’im tentang kebangsaan. Metode dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) dengan studi analisis deskriptif. Studi analisis menggunakan analisis konten dan deskriptif terkait pemikiran kebangsaan KH. Zaini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran KH. Zaini Mun’im tentang kebangsaan tertuang Trilogi santri dan Panca Kesadaran Santri yang dikenal al-dawabit al-santri dan al-wa’iyyah al-khamsah. Kiai Zaini tidak bertentangan dengan keislaman. Islam tidak perlu dipertentangkan dengan negara, keduanya adalah ranah dalam satu konsep perjuangan. Salah satu poin dalam konsep Panca Kesadaran Santri adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ideologi yang ditanamkan Kiai Zaini kepada santrinya tersebut dikaji tidak hanya pada tataran ideologis saja, tapi juga pada tataran praktis. Pemikiran Kebangsaan KH. Zaini Mun’im bercorak Islam tradisional yang berfokus pada bidang akhlak tasawwuf, akidah (ahlussunah wal jama’ah) dan fiqh. Sedangkan, pemikiran kebangsaannya digunakan sebagai perjuangan untuk mempersatukan umat dan melakukan perlawanan terhadap penjajah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
4	FARIDY, M.H	Problematika Praktik Poligami Di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Problematika Praktik Poligami Di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sumber dana Mandiri PT Dana 6.800.000 Ketua Peneliti FARIDY, M.H Keterangan luar Anggota Peneliti Abstrak Artikel ini membahas hasil penelitian tentang praktik poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini ialah hokum islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun secara agama islam dan undang-undang perkawinan poligami bukanlah sesuatu yang aib, senyampang syarat-syaratnya dipenuhi. Akan tetapi dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga sangat nyata. Problem yang muncul dalam praktik poligami di Desa Desa Karanganyar Paiton Probolinggo ialah tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam dan peraturan perundang-undangan. Hal terjadi karena kurangnya pemahaman poligami, sehingga tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata Kunci: Problematika, Praktik Poligami, Islam dan Undang-Undang
5	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Sumber dana Mandiri PT Dana 6.800.000 Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti EMILIA ROSA LILIK HANDAYANI Abstrak Anak (keturunan) dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu tujuan yang diingikan semua keluarga. Namun, akan menjadi problem besar manakala seorang perempuan melahirkan anak tanpa melalui proses perkawinan yang sah atau yang populer disebut anak luar kawin. Disebut problem karena status anak tersebut dengan kedua orang tuanya menjadi absurd, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak perwalian, maupun hak nafaqah. Di sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian menganalisanya dengan berbagai teori, doktrin, maupun asas hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, status anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum. Sementara dalam hukum Islam, status anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran.

LP3M merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan.