DetailKolabpenelitian

No	Nama	Judul	Pendanaan	Tahun	Detail
1	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur	Mandiri PT	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Sumber dana Mandiri PT Dana 0 Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti AMINURROHMAN NAZIL MAHAZIN AHMAD WAFY NAUFAL FATHUR ROHMAN AINUN HIDAYATULLAH YUSRIL IHZA MAHENDRA MOH.SYAFAKHORRAHMAN MOHAMMAD ALI MUHTAR PUTRA RISKIAWAN MOH. BAGUS RIDWAN Abstrak
2	Sulistina, S.H., M.H.	Rekonstruksi Tentang Hak Menguasai Sumber Daya Pantai Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Studi Terhadap Pengelolaan Pariwisata Greenthing Beach)	Mandiri PT	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Rekonstruksi Tentang Hak Menguasai Sumber Daya Pantai Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Studi Terhadap Pengelolaan Pariwisata Greenthing Beach) Sumber dana Mandiri PT Dana 0 Ketua Peneliti Sulistina, S.H., M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti LILIN HINDRIYANI RIAN SILHATUNNAYATI RIFKA NURTOYYIBAH ZULFA FIRLIYANI AZRA QATRUNNADA EL BATHRISIA Abstrak
3	HERDY PRATAMA SUSANTYO, SH.,MH.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia	Mandiri PT	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia Sumber dana Mandiri PT Dana 0 Ketua Peneliti HERDY PRATAMA SUSANTYO, SH.,MH. Keterangan luar Anggota Peneliti AHMAD AFANDI MUHAMMAD ERFANDI MOH SAMSUL HAJI GADMAN FUTOR A AHMAD NABIEL SYAHBANA IMAM MUJTAHID AZZUHDI MOCHAMMAD TAUFIK SANHAJI MUHAMMAD ROMZI Abstrak
4	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa (Kajian Terhadap Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)	Mandiri PT	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa (Kajian Terhadap Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Sumber dana Mandiri PT Dana 0 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti FAQIH RIZKI MUHAMMAD SYAMSURI EMI BADRIATUR RIF'AH FITAYATUL ILMIYAH EKA SHANTY FITRIYANTI ISY FINA CHOIRUNISA Abstrak
5	AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H.	Upaya Korektif Penentuan Dpt Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Penguatan Sistem Demokrasi (Tinjaun Yuridis Uu No 7 Tahun 2017)	Mandiri PT	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Upaya Korektif Penentuan Dpt Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Penguatan Sistem Demokrasi (Tinjaun Yuridis Uu No 7 Tahun 2017) Sumber dana Mandiri PT Dana 5000000 Ketua Peneliti AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti MUHAMMAD IRFAN FAQIH MOH. ELMAN SIDNI AL MUNTASOR AGUS WAHYUDI ACHMAD SHOHIBUL HASYIM SM ABDURRAHMAN Abstrak
6	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Pemilos: Strategi Membumikan Budaya Demokrasi Perspektif Pengawasan	Mandiri PT	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Pemilos: Strategi Membumikan Budaya Demokrasi Perspektif Pengawasan Sumber dana Mandiri PT Dana 5000000 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti MUHAMMAD JAMHURI MOHAMMAD RIDWAN NAWAWI MUHAIMIN ISKANDAR AL FARISI IRFAN ABDUR ROHIM JA'FAR ASY'ARI Abstrak
7	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kab. Probolinggo)	Mandiri PT	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kab. Probolinggo) Sumber dana Mandiri PT Dana 5000000 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti MUHAMMAD ROFIQI M. NUZULUL QUR'ANI WAHYU WILDANI DIASPUTRA RAGIL BUDIARSO KHOIRON MAZIDAN Abstrak
8	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman Sumber dana Mandiri PT Dana 6.800.000 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti SYARIF HIDAYATULLAH SITI AISYAH Abstrak This study discusses the problems of applying bald sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid. The purpose of this study was to determine the root cause of the application of bald sanctions against problematic students. Due to the fact, the sanction is not a deterrent reason for santri not to violate the rules of the pesantren. As an analytical tool for the problematic application of the bald sanction is the law enforcement theory of Lawrence M. Friedman. Therefore, the formulation of the problems that arise from this research are; 1) what are the sanctions given to students who have problems in PP. Nurul Jadid? 2) What is the basis for applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid? 3) how are the problems of applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo? While the purpose of this study is to find out the sanctions given to students who have problems in PP. Nurul Jadid, to find out the basis for applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid den to find out the problems of applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
9	TEMMY WIJAYA, M.H.	Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)	Mandiri PT	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Judul Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Sumber dana Mandiri PT Dana 6.800.000 Ketua Peneliti TEMMY WIJAYA, M.H. Keterangan luar Anggota Peneliti FITRIA NINGSIH Abstrak ABSTRACT REFERENCES LICENSING HOW TO CITE Fenomena pengembangan pariwisata berbasis syariah kini telah menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan untuk masyarakat global. Oleh karena itu, dibutuhkan sedikitnya dua aturan yang mengaturnya. Kedua aturan tersebut berkaitan dengan syariah normatif dan peraturan yang mengatur implementasi secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pariwisata halal di Indonesia dalam hal Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini adalah tinjauan konseptual yang menggunakan metode penelitian literatur yang bersumber dari jurnal otoritatif, buku dan dokumen dan masih relevan dengan studi pariwisata halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar permintaan publik untuk kunjungan pariwisata halal di Indonesia mengakibatkan perlunya regulasi normatif dan positif yang mengatur. Akhirnya, MUI mengeluarkan dan menetapkan nomor fatwa: 108 / DSN-MUI / IX / 2016 mengenai implementasi pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Secara keseluruhan, indikator pariwisata halal sesuai dengan Nomor Fatwa DSN-MUI: 108 / DSN-MUI / X / 2016 dan Nomor Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2 2016 Kontennya hampir sama dan saling terkait satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah dalam penggunaan istilah "pariwisata syariah" dalam fatwa DSN-MUI sementara konten dalam peraturan regional (PERDA) menggunakan istilah "pariwisata halal".

LP3M merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan.