detailkolabjurnal

No	Nama	Judul	Publikasi	Tahun	Detail
1	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur	Nasional Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Nama Jurnal RIO Law Jurnal Halaman Volume 6 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Anggota Peneliti AMINURROHMAN NAZIL MAHAZIN AHMAD WAFY NAUFAL FATHUR ROHMAN AINUN HIDAYATULLAH YUSRIL IHZA MAHENDRA MOH.SYAFAKHORRAHMAN MOHAMMAD ALI MUHTAR PUTRA RISKIAWAN MOH. BAGUS RIDWAN Abstrak
2	Sulistina, S.H., M.H.	Analisis Aturan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berupa Sumber Daya Pariwisata Pantai Di Greenthing Beach	Nasional Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Analisis Aturan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berupa Sumber Daya Pariwisata Pantai Di Greenthing Beach Nama Jurnal Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin (JIPM) Halaman Volume 5 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti Sulistina, S.H., M.H. Anggota Peneliti LILIN HINDRIYANI RIAN SILHATUNNAYATI RIFKA NURTOYYIBAH ZULFA FIRLIYANI AZRA QATRUNNADA EL BATHRISIA Abstrak
3	HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., M.H.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Hukum Positif Dan Islam Di Indonesia	Nasional Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Hukum Positif Dan Islam Di Indonesia Nama Jurnal Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam Halaman Volume 11 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., M.H. Anggota Peneliti AHMAD AFANDI MUHAMMAD ERFANDI MOH SAMSUL HAJI GADMAN FUTOR A AHMAD NABIEL SYAHBANA IMAM MUJTAHID AZZUHDI MOCHAMMAD TAUFIK SANHAJI MUHAMMAD ROMZI Abstrak
4	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama	Nasional Tidak Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama Nama Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Halaman 13-21 Volume 8 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti NAJIBURROHMAN, M.Ag. QURRATUL LAYYINAH Abstrak The right to marry and choose one's spouse freely is part of human rights, including marriages performed by interfaith couples. The problem with interfaith marriage, however, lies in the restrictive positive legal norms that accommodate religious norms. The purpose of this research is to examine the mechanism, norms, and legal basis of interfaith marriage, as well as its practice in Indonesia. While the research method used in this research is the normative juridical research method with various approaches, including the statutory approach, conceptual approach, and case approach, which is further supported by an analysis of concrete evidence of the practice of interfaith marriage based on court jurisprudence. The results of the study show that although some interfaith couples can carry out their marriages with a variety of certain mechanisms that are quite strict, this still shows the weak harmonization of positive law and religious law in the practice of interfaith marriages in Indonesia. The norms and legal bases referred to by interfaith marriage partners, such as Article 35 of Law No. 23/2006 and Article 10 of Law No. 39/1999, in practice still face various social and administrative challenges. Similarly, the court jurisprudence that is often used as a benchmark in the implementation of interfaith marriage has not been able to create legal certainty that is universally just, given its casuistic nature.
5	ISMAIL MARZUKI, M.H.	The Rule Of Law And The Principle Of Equality Before The Law: Theory And Its Manifestation In Indonesia	Nasional Tidak Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel The Rule Of Law And The Principle Of Equality Before The Law: Theory And Its Manifestation In Indonesia Nama Jurnal Jurnal Idea Hukum Halaman 16-26 Volume 10 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti Abstrak The rule of law and the principle of equality before the law require the lives of the nation and state without arbitrariness and discrimination. The state constitution should provide protection to citizens; in judicial practice, it turns out that not a few justice seekers, especially ordinary people, find injustice. The purpose of this research is to examine the concept of the rule of law and the principle of equality before the law philosophically, and what its manifestations are in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that the rule of law talks about" everyone" not" this group and that group.” While the principle of equality before the law contains the principle that all men are created as equal, that everyone is created as equal, especially with regard to basic human rights. Thus, the principle of equality before the law in the concept of the rule of …
6	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016	Nasional Tidak Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Nama Jurnal Legal Studies Journal Halaman 12-26 Volume 4 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. Anggota Peneliti Abstrak Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan, Pertama, mengkaji mekanisme kewenangan pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni: Pendekatan perundang-undangan(statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode Analisis pada penelitian ini menggunankan metode deskriftif analitis kemudian dianalisis berdasarkan teori fiqh dusturiyah, dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan pembatalan Peraturan Daerah ada di tangan Presiden dengan melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Adapun mekanisme pembatalan Peraturan Daerah menggunakan dua macam mekanisme, yaitu executive preview dan executive review. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIV/2015 kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah beralih ke Mahkamah Agung melalui Judicial
7	HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., M.H.	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Batur Kabupaten Probolinggo	Nasional Tidak Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Batur Kabupaten Probolinggo Nama Jurnal Jurnal Abdi Panca Marga Halaman 215-222 Volume 5 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., M.H. Anggota Peneliti Abstrak Layanan bantuan hukum merupakan wadah bagi seseorang atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan pemahaman serta perlindungan hukum jika terjadinya suatu permasalahan yang ada di wilayahnya. Layanan Bantuan Hukum (LBH) ada harapan baru untuk Masyarakat supaya membantu mereka untuk berusaha mencari sebuah keadilan berbagai bidang hukum, khususnya bagi mereka yang dikategorikan kurang secara finansial dan sosial serta tidak memahami dengan baik aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, harapannya dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa mengembangkan pengetahuan fungsi dan manfaat bantuan hukum yang di fasilitasi oleh Negara. Dengan adanya bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai alternatif agar tercapainya suatu keadilan kemanfaat dan kepastian hukum. Lembaga peradilan melalui layanan bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada para pencari hukum dan dilarang menolak apa yang menjadi kewajiban sebagai yang dimaksud didalam pengertian memberi bantuan hukum secara gratis hal tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Akan tetapi, masyarakat desa batur Kabupaten probolinggo saat ini Sebagian masih belum mengetahui bahwa bantuan hukum gratis ini tersedia bagi mereka yang kurang mampu secara finasial. Terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah yang jauh dari perkotaan atau desa pelosok, Pengetahuan hukum yang minim sekali (awam) dalam hal perkembangan informasi terkait keberadaan layanan bantuan hukum. Sehubungan …
8	HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., M.H.	Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Mayantara Dalam Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia	Nasional Tidak Terakreditasi	2024	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Mayantara Dalam Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia Nama Jurnal IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Halaman 70-80 Volume 1 Nomor 12 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti HERDY PRATAMA SUSANTYO, S.H., M.H. Anggota Peneliti Abstrak Fintech lending/peer-topeer lending/pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung memulai sistem elektronik. Pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjol ilegal di Indonesia? kedua Hambatan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pengelolah pinjaman online ilegal? Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normative. Kesimpulannya Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hambatan dari penegak hukum dalam melakukan penyelesaian kasus pinjol ilegal di Indonesia ialah karena beberapa faktor yaitu kurangnya tenaga ahli dalam melakukan pencarian bukti fakta dalam kasus pinjol ilegal
9	AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H.	Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu	Nasional Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu Nama Jurnal JURNAL RECHTENS Halaman 273-286 Volume 12 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H. Anggota Peneliti Abstrak Artikel ini mengkaji tentang aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansi terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Utilitarianisme merupakan suatu konsep aliran filsafat hukum yang menekankan eksistensi hukum harus memiliki nilai manfaat dan membawa kebahagiaan pada masyarakat. Kedua, relevansi konstruksi pengawasan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan aliran filsafat hukum utilitarianisme terletak pada semangat dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan kepada msyarakat. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan untuk memastikan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kosntitusional yaitu, bersifta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Pemilu yang seperti ini akan memiliki implikasi terhadap implementasi tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
10	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nama Jurnal Legal Studies Journal Halaman Volume 3 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Anggota Peneliti FAQIH RIZKI MUHAMMAD SYAMSURI EMI BADRIATUR RIF'AH FITAYATUL ILMIYAH EKA SHANTY FITRIYANTI ISY FINA CHOIRUNISA Abstrak
11	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia	Nasional Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Nama Jurnal Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Halaman 40-64 Volume 8 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti CANDRA REFAN DAUS Abstrak Perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena yang menjadi polemik di Indonesia hingga saat ini. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menjadi diskursus dalam berbagai perspektif yuridis, agama-agama dan juga Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia dalam berbagai perspektif yuridis, agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan pandangan yuridis, agama-agama dan Hak Asasi Manusia terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga berjenis penelitian Pustaka (library research) dengan sumber data primer dokumen-dokumen yuridis yang mengantur tentang pernikahan beda agama di Indonesia, dokumen agama-agama di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia dan juga dokumen Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga di dukung sumber data sekunder, dokumen lain hasil penelitian dan lainnya yang terkait. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif yuridis meliputi Undang-Undang Perkawinan, hukum agama-agama, dan hak asasi manusia cenderung melarang
12	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Reconstruction Of Iddah Career Women From The Perspective Of Compilation Of Islamic Law And Kyai Husain Muhammad	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Reconstruction Of Iddah Career Women From The Perspective Of Compilation Of Islamic Law And Kyai Husain Muhammad Nama Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Halaman 2798-2816 Volume 5 Nomor 5 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti QUDSIYATUT DIANA Abstrak In the view of Islam, it does not prohibit women who want to play a role in the public space. In KHI, the iddah has been regulated, whereas in modern times it has become a problem for career women who must continue to be active even during the iddah period because these women have to provide for their family. From this this research will discuss the existing construction so that it can be relevant for women who are will run it especially for career women. And questions began to arise as to why the iddah provision greatly discriminated against women, especially career women and how this construction was discussed by KHI and what kind of feminist scholar KH Husain Muhammad was in interpreting women's role in the public world, and this is a type of normative legal research examining written law from historical aspects. which we will use in this journal, and this research. If we look at the data source used in this type of library research, the results obtained by the author are that some scholars are of the opinion that career women may leave the house, if in an emergency and what is meant by this emergency, ulama'ushul fiqh such as Wahbah al-Zuhaili which interprets the meaning of emergency as an urgent need that must be taken care of. a woman whose husband has died, then she has to feed her family, then she is allowed to leave the house, because she is in an emergency.
13	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Transformation And Future Challenges Of Islamic Law In Indonesia	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Transformation And Future Challenges Of Islamic Law In Indonesia Nama Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Halaman 95-116 Volume 8 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti Abstrak his study aims to investigate the transformation of Islamic law starting from pre-entry of Islam to Indonesia, entry of Islam, colonialism, and independence to current reformation in Indonesia, as well as various challenges to the formalization of Islamic law. The method used was a qualitative method with the type of library research namely by researching and reviewing legal materials that include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that relevant to the object of this research. The results show that pre-entry of Islam to Indonesia, the applicable law was adat law, then since the entry of Islam into Indonesia, Islamic law has been well accepted and implemented by the community, and even its existence has gained legitimacy from both legal experts and the Dutch government. After Indonesia's independence, especially during the Old Order era, Islamic law did not transform …
14	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo)	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo) Nama Jurnal Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Halaman 235-249 Volume 14 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti HARIS MAHFUD KHOIRUL ANAM Abstrak Budaya merupakan warisan leluhur nenek moyang, Sebagian orang meyakini budaya sebagai sesuatu yang sakral dan penting untuk di lakukan karena memiliki dampak yang baik dan sebagian orang juga meyakini adat atau budaya dapat menimbulkan hal buruk ketika tidak lakukan terhadap kehidupan. masyarakat jawa masih kental dengan segala budayanya, salah satu contoh tentang budaya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral yang mana didalamya terdapat banyak hal yang harus dilalui terutama khusus orang jawa. Sebelum melaksanakan perkawinan biasanya orang jawa melakukan perhitungan hari baik yang sering di sebut primbon. Dimana primbon ini dilakukan untuk menghitung baik buruknya suatu keluarga pasangan yang akan menikah. Di dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada analisis hukum islam dan hukum adat terhadap tradisi perkawinan masyarakat berdasarkan primbon (studi kasus di desa kumbang sari kec. jangkar
15	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif Nama Jurnal Jurnal Preferensi Hukum Halaman Jurnal Preferensi Hukum Volume 4 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti ALVIN QUDRATA ASSU'UDI Abstrak Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu mempersiapkan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah yang baik, agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya aspek ekonomi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari berbagai buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, baik secara individu maupun sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.
16	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	The Urgency Of Regulation Of Tax Criminal Actions In Preventing Loss Of State Revenue In The Tax Sector	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel The Urgency Of Regulation Of Tax Criminal Actions In Preventing Loss Of State Revenue In The Tax Sector Nama Jurnal International Journal of Economics (IJEC) Halaman 194-201 Volume 2 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Anggota Peneliti Abstrak This article examines the urgency of regulating tax crimes in preventing loss of state revenue in the tax sector. The research method used in writing this article is a normative juridical paradigm or doctrinal legal research. The basis for writing this article is literature with a focus on analyzing primary legal materials and secondary legal materials. That is, this research will refer to the legal norms contained in the laws and regulations related to criminal law legislation policies in the tax sector. The results of this study are that the regulation of tax crimes has an important role in preventing or overcoming the occurrence of fraud and crime in the field of taxation. In addition, the regulation of tax crimes as an effort to overcome crime in the tax sector can be carried out preventively and repressively so that the state avoids losses to income in the tax sector.
17	AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H.	Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh Kpu	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh Kpu Nama Jurnal Jurnal Dewantara, Universitas 45 surabaya. Pendidikan dan Sosial Humaniora Halaman Volume Vol 01 Nomor 04 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H. Anggota Peneliti MUHAMMAD IRFAN FAQIH MOH. ELMAN SIDNI AL MUNTASOR AGUS WAHYUDI ACHMAD SHOHIBUL HASYIM SM ABDURRAHMAN Abstrak
18	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Pemilos: Strategi Meningkatkan Budaya Hukum Dan Politik Siswa Perspektif Pengawasan	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Pemilos: Strategi Meningkatkan Budaya Hukum Dan Politik Siswa Perspektif Pengawasan Nama Jurnal TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Halaman Volume 3 Nomor 3 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti MUHAMMAD JAMHURI MOHAMMAD RIDWAN NAWAWI MUHAIMIN ISKANDAR AL FARISI IRFAN ABDUR ROHIM JA'FAR ASY'ARI Abstrak
19	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kab. Probolinggo)	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Di Bawaslu Kab. Probolinggo) Nama Jurnal Jurnal Legal Studies Halaman Volume 2 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Anggota Peneliti MUHAMMAD ROFIQI M. NUZULUL QUR'ANI WAHYU WILDANI DIASPUTRA RAGIL BUDIARSO KHOIRON MAZIDAN Abstrak
20	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman	Nasional Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman Nama Jurnal At-Turost: Journal of Islamic Studies 8 (2), 179-188, 2021 Halaman 179-188 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Anggota Peneliti SYARIF HIDAYATULLAH SITI AISYAH Abstrak This study discusses the problems of applying bald sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid. The purpose of this study was to determine the root cause of the application of bald sanctions against problematic students. Due to the fact, the sanction is not a deterrent reason for santri not to violate the rules of the pesantren. As an analytical tool for the problematic application of the bald sanction is the law enforcement theory of Lawrence M. Friedman. Therefore, the formulation of the problems that arise from this research are; 1) what are the sanctions given to students who have problems in PP. Nurul Jadid? 2) What is the basis for applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid? 3) how are the problems of applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo? While the purpose of this study is to find out the sanctions given to students who have problems in PP. Nurul Jadid, to find out the basis for applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid den to find out the problems of applying sanctions for students who have problems in PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
21	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid Nama Jurnal Salwatuna 1 (3), 33-41, 2021 Halaman 33-41 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Anggota Peneliti ADI ISKANDAR ATHOURRAHMAN MIFTAHUL JANNAH R.A. FAIZAH NUR ARIFAH Abstrak Pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dengan penyuluhan hukum dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid”. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan hukum tentang perlindungan anak dan perempuan bagi santri PP. Nurul Jadid. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan santri PP. Nurul Jadid memiliki wawasan tentang bagaimana keberpihakan hukum terhadap anak den perempuan. Mengapa, karena selama ini banyak anak-anak di bawah umur dan perempuan seringkali menjadi korban intimidasi dan diterlantarkan atau dipaksa bekerja tatakala masih berada di bawah umur. Atas dasar inilah maka penting dilakukan penyuluhan hukum bagi santriwati PP. Nurul Jadid sebagai calon ibu dan orang tua agar tidak menjadi korban diskriminasi.
22	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam	Nasional Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam Nama Jurnal IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6 (1) Halaman 54-64 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. Anggota Peneliti FATIH RAMDANIAH Abstrak The development and competition of the business world in the current era of globalization is getting higher. This study aims to determine the marketing strategies of basic food traders in the pasar baru paiton. The method used is qualitative based on observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the marketing strategies carried out by nine basic necessities traders used several strategies, among others, (a) service strategies, not easily discouraged when experiencing losses or being lazy when they made large profits; (b) product strategy, punctuality and the speed of serving buyers can have an effect on reduced income; (c) price strategy, price openness is needed in trading, so that the product (bargaining) process can be mutually beneficial; (d) promotion strategies, where traders approach emotionally to foster consumer trust, while fostering a high social life. Nevertheless, there are some deviations in marketing practices, such as the presence of elements of gharar or obscurity, the element of coercion and selling merchandise below market prices. [Perkembangan dan persaingan dunia bisnis di era globalisasi saat ini semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pedagang sembako di pasar baru paiton. Metode yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan pedagang sembako menggunakan beberapa strategi antara lain, (a) strategi pelayanan, tidak mudah putus asa ketika mengalami kerugian atau bersikap malas ketika mendapat keuntungan yang banyak; (b) strategi produk, ketepatan waktu buka dan kecepatan melayani pembeli dapat berpengaruh pada berkurangnya pemasukan; (c) strategi harga, keterbukaan harga diperlukan dalam berdagang, sehingga proses khiyar (tawar-menawar) produk dapat saling menguntungkan; (d) strategi promosi, di mana pedagang melakukan pendekatan secara emosional untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen, sekaligus memupuk jiwa sosial yang tinggi. Kendati demikian, terdapat beberapa penyimpangan dalam praktik pemasarannya, seperti adanya unsur gharar atau ketidakjelasan, adanya unsur pemaksaan dan menjual barang dagangan dibawah harga pasar.]

Layanan Penting

Tautan Eksternal

Tautan Internal

Alamat