detailkolabjurnal

No	Nama	Judul	Publikasi	Tahun	Detail
1	Dr AINUL YAKIN, M.HI.	Konstruksi Cerai-Gugat: Kajian Fenomenologis Atas Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo	Nasional Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Konstruksi Cerai-Gugat: Kajian Fenomenologis Atas Kasus Perceraian Di Desa Asembakor Kraksaan Probolinggo Nama Jurnal Trilogi Halaman Volume 3 Nomor 3 Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Ketua Peneliti Dr AINUL YAKIN, M.HI. Anggota Peneliti CANDRA REFAN DAUS ALVIN QUDRATA ASSU'UDI SIROJUL MUNIR FERDIYANSYAH AINUL YAKIN FIKRI AHMAD GHANI Abstrak
2	BASHORI ALWI, M.S.I.	Wawasan Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Wawasan Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 5 (1) Halaman 1-13 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti BASHORI ALWI, M.S.I. Anggota Peneliti A.HIRZAN ANWARI ARMAN Abstrak Almost every day, issues and news about corruption become part of several headlines in newspapers, or become a theme raised in television media in this country. This fact indicates that, today Indonesia is still unable to escape from a culture of corruption that is getting stronger and running systemically. Although it is not proclaimed as an Islamic state, Indonesia is listed as a country with a Muslim majority. Even so, the quantity of diversity is not directly proportional to the moral quality and practice of religion which explicitly states, both in the Koran and al-Sunnah, that it prohibits actions that harm others, let alone the State. Because Indonesia is dominated by a Muslim majority, whether it is recognized or not, the perpetrators of corruption in this country are mostly Muslims. This article will discuss the discourse on the eradication of corruption as stipulated in Law Number 20 of 2001 and in Islamic law. By using literature research methods and descriptive analysis of the sources of positive law and Islamic law, this article produces several findings, namely; 1) efforts to eradicate corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 are carried out with physical punishments such as fines and a maximum sentence of life which does not provide a deterrent effect to the perpetrators; 2) Islam emphasizes that the eradication of corruption is carried out by means of theological-morality, namely awareness of corruptors and the provision of moral sanctions, such as being displayed to the public so as to provide an educational effect for others. From these findings, this article agrees with Mahfud MD's idea that punishment for corruptors should be carried out in the aspects of physical and moral punishment.
3	BASHORI ALWI, M.S.I.	Pendampingan Fikih Marital Bagi Remaja Putus Sekolah	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Pendampingan Fikih Marital Bagi Remaja Putus Sekolah Nama Jurnal GUYUB: Journal of Community Engagement Halaman 38-54 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti BASHORI ALWI, M.S.I. Anggota Peneliti MOH. SHIDQIE MUHTADI NURIL AZIZU ANGGRAINI Abstrak Divorce has always been a phobia for married couples. The causes are almost the same, if not for economic factors, of course due to the lack of knowledge and ethics in the family. Therefore, this community service is carried out to reduce the number of divorces due to these three factors in Karanganyar Paiton village and Asembakor Kraksaan village, Probolinggo. The mentoring process uses the Participatory Action Research (PAR) approach, which begins with mapping the problem (diagnosis), planning movement (mapping), carrying out transformative movements (action), observing and evaluating (observe), and compiling theoritization (reflect). The results of this community service are; 1) provide awareness to the public about the importance of marital fiqh education and economic readiness in forming a harmonious family; 2) this activity also resulted in the formation of a family counseling center that can be used by the general public to share, consult and resolve family problems.
4	Dr AINUL YAKIN, M.HI.	Pkm Revitalisasi Islam Wasatiyah: Moderasi Pemikiran Kader Pmii Komisariat Universitas Nurul Jadid	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Pkm Revitalisasi Islam Wasatiyah: Moderasi Pemikiran Kader Pmii Komisariat Universitas Nurul Jadid Nama Jurnal GUYUB: Journal of Community Engagement Halaman 55-71 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr AINUL YAKIN, M.HI. Anggota Peneliti MOCH HAFILUL FAWAID ACHMAD AINUR ROFIQ Abstrak In the midst of the rise of Islamic movements with various ideologies, understandings and backgrounds in our country lately, it is quite worrying about the image of Islam and the integrity of the nation. This movement has not only touched the basis of culture and organization which has been considered extreme, radical and intolerant, but has begun to enter into the basis of culture and organization whose ideological affiliations are known to be tolerant and moderate. Therefore, this PKM tries to provide assistance to certain cadre organizations, namely, the Indonesian Islamic Student Association (PMII), the Nurul Jadid University Commissariat (UNUJA) which is based in pesantren as an effort to internalize the understanding of Islam wasatiyah. The method and approach used is a participatory approach. The result of this service is that the Islamic wasatiyah Paradigm presents the value of tolerance, public relations-dialog, prioritizes the strength of brotherhood, justice, upholds tolerance between religions, tribes and groups in order to avoid extreme behavior that threatens the integrity of the nation.
5	FARIDY, M.H	Problematika Praktik Poligami Di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Nasional Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Problematika Praktik Poligami Di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Nama Jurnal Nusantara Journal of Islamic Studies 2 (1), Halaman 195-200 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 2 Ketua Peneliti FARIDY, M.H Anggota Peneliti AMIRUL FAUZAH SITI MAYMUNA Abstrak Artikel ini membahas hasil penelitian tentang praktik poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini ialah hokum islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun secara agama islam dan undang-undang perkawinan poligami bukanlah sesuatu yang aib, senyampang syarat-syaratnya dipenuhi. Akan tetapi dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga sangat nyata. Problem yang muncul dalam praktik poligami di Desa Desa Karanganyar Paiton Probolinggo ialah tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam dan peraturan perundang-undangan. Hal terjadi karena kurangnya pemahaman poligami, sehingga tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
6	FARIDY, M.H	Tinjauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Tinjauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran Nama Jurnal Legal Studies Journal 1 (2) Halaman 61-74 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti FARIDY, M.H Anggota Peneliti Abstrak rak Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Iusoli dan Campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hakhak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
7	FARIDY, M.H	Pkm Pelatihan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Upaya Pendisiplinan Siswa Di Lembaga Pendidikan Az-Zainiyah Iii Desa Randumerak Probolinggo	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Pkm Pelatihan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Upaya Pendisiplinan Siswa Di Lembaga Pendidikan Az-Zainiyah Iii Desa Randumerak Probolinggo Nama Jurnal GUYUB: Journal of Community Engagement Halaman 1036-1048 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti FARIDY, M.H Anggota Peneliti AULIA OKTARISA VIQI FADILATUR RIZQIYAH Abstrak This service is carried out using a participatory empowerment method. This service is training and legal counseling by participating directly with teachers. The target of this legal counseling is all teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III in Randumerak Paiton Village. The total number of teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III in Randumerak Paiton Village is 30 people. The follow up of this service is adjusted to the available funds and facilities, so at this time these activities have been realized. This community service increased some indicators, such as the increased understanding of participants regarding discipline that must be owned and upheld by all teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton Village. An understanding of teacher discipline for teachers of RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Randumerak Paiton Village has an impact on decreasing the number of violations in carrying out teaching and learning activities.
8	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 5 (1), 2021 Halaman 1-12 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. Anggota Peneliti EMILIA ROSA LILIK HANDAYANI DINDA FEBRIANTI PUTRI Abstrak Children (descendants) in a marriage is one of the goals that all families want. However, it will be a big problem when a woman gives birth to a child without going through a legal marriage process or what is popularly called an illegitimate child. It is called a problem because the child's status with both parents is absurd, especially with regard to inheritance rights, guardianship rights, and nafaqah rights. This is where the importance of this research is carried out. This research is a library research by examining primary legal materials and secondary legal materials, then analyzing them with various theories, doctrines, and legal principles. The results of this study indicate that in positive law, the status of an illegitimate child does not only have a kinship relationship with the mother and her mother's family, but also with the man who caused her birth, as long as it can be proven by science and technology or other legal evidence according to the law. law. While in Islamic law, the status of an illegitimate child only has a nasab, inheritance, and nafaqah relationship with the mother and her mother's family, it's just that the judge as law enforcer can impose ta'zir punishments on men resulting in birth.
9	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Nama Jurnal HAKAM Halaman 1-12 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. Anggota Peneliti EMILIA ROSA LILIK HANDAYANI DINDA FEBRIANTI PUTRI Abstrak Anak (keturunan) dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu tujuan yang diingikan semua keluarga. Namun, akan menjadi problem besar manakala seorang perempuan melahirkan anak tanpa melalui proses perkawinan yang sah atau yang populer disebut anak luar kawin. Disebut problem karena status anak tersebut dengan kedua orang tuanya menjadi absurd, terutama yang berkaitan dengan hak waris, hak perwalian, maupun hak nafaqah. Di sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian menganalisanya dengan berbagai teori, doktrin, maupun asas hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, status anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum. Sementara dalam hukum Islam, status anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran.
10	FARIDY, M.H	Analisis Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Kolaborasi Jurnal Judul Artikel Analisis Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 4 (1) Halaman 108-120 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti FARIDY, M.H Anggota Peneliti LUJENG RIZKIYAH Abstrak The phenomenon of marriage at a young age is still happening in the community, especially in Pringgondani Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. Marriage at an early age is the practice of marriage between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household, but the ages of both of them have not yet reached the predetermined date. Early marriage in Pringgondani Village, Sumber Jambe District is caused by several factors including tradition / culture factors, parental factors, educational factors, and customs factors. Early marriage also has several positive impacts, namely faster independence, preventing adultery and reducing the economic burden on parents, while the negative impact is the loss of adolescence and play for adolescents and immature reproductive organs, especially if pregnancy occurs. And the 'urf' analysis of early marriage in Pringgondani Village is if viewed from the object, it includes 'urf' amali, seen from its scope including 'urf khos' and if seen from its validity it includes 'ufr shahih because it does not contradict syara's argument'.

LP3M merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan.