detaildosenjurnal

No	Nama	Judul Artikel	Jenis Publikasi	Tahun	Detail
1	AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H.	Rekonstruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Rekonstruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu Nama Jurnal Legal Studies Journal Halaman 3-24 Volume 3 Nomor 1 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti AHMAD ZAIRUDIN, S.H., M.H. issn 2797-3522 Anggota Peneliti Abstrak This study aims to determine Bawaslu's efforts in supervising and preventing violations in the 2024 election, through its duties, functions and authorities. and how the handling of election criminal acts can be resolved through the Sentra Gakkumdu. This research method uses normative juridical concepts with statutory, case and conceptual approaches. As for this study, researchers used sources of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In countries that have good and mature democracy, or developing countries that are moving towards democracy, they are still in the process of transition. In reality, elections are still marked by various frauds and violations (electoral malpractices). Elections are still filled with violations and fraud, which certainly threatens the legitimacy of elected power and undermines public trust in state institutions. Transition and …
2	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Nama Jurnal AHKAM Halaman 517-531 Volume 2 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn 2964-6340 Anggota Peneliti Abstrak In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals …
3	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Nama Jurnal Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn 2964-6340 Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiridengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam halini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh DusturiyahPENDAHULUANBerdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undangundang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika kemudian tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.(Ali Marwan HSB, Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 -Maret 2020 : 51-61)Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) terdapat pada masing-masing kekuasaan dalam pembagian menurut teori trias politika. Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif biasadiistilahkan sebagai executive review, pengujian peraturan perundang-undanganyang dilakukan oleh lembaga legislatif diistilahkan sebagai legislative review, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif diistilahkan sebagai judicial review(SaldiIsra, 2010 :4).
4	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Nama Jurnal Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn p-ISSN : 2964-6332 Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiridengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam halini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh DusturiyahPENDAHULUANBerdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undangundang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika kemudian tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.(Ali Marwan HSB, Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 -Maret 2020 : 51-61)Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) terdapat pada masing-masing kekuasaan dalam pembagian menurut teori trias politika. Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif biasadiistilahkan sebagai executive review, pengujian peraturan perundang-undanganyang dilakukan oleh lembaga legislatif diistilahkan sebagai legislative review, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif diistilahkan sebagai judicial review(SaldiIsra, 2010 :4).
5	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah Nama Jurnal Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn p-ISSN : 2964-6332 Anggota Peneliti Abstrak Abstract In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals with the tyranny of the rulers against the people, including in making policies or laws. The judiciary of the al-Mazalim Region resembles the Constitutional Court in terms of safeguarding people's rights which may be violated through the making of policies or laws. In line with the conclusions above, it is best if the law-making bodies, in this case the DPR and the President, immediately fill in the legal vacuum regarding the judicial review of the Perpu by the Constitutional Court. Keywords: Judial Review, Perppu, Constitutional Court, Fiqh Dusturiyah Abstrak : Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial reviewterhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang- Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh Dusturiyah
6	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah Nama Jurnal Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn p-ISSN : 2964-6332 Anggota Peneliti Abstrak Abstract In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals with the tyranny of the rulers against the people, including in making policies or laws. The judiciary of the al-Mazalim Region resembles the Constitutional Court in terms of safeguarding people's rights which may be violated through the making of policies or laws. In line with the conclusions above, it is best if the law-making bodies, in this case the DPR and the President, immediately fill in the legal vacuum regarding the judicial review of the Perpu by the Constitutional Court. Keywords: Judial Review, Perppu, Constitutional Court, Fiqh Dusturiyah Abstrak : Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial reviewterhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang- Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh Dusturiyah
7	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021	Nasional Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 Nama Jurnal Pagaruyuang Law Journal 4 (2), 149-167, 2021 Halaman 149-167 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. issn 2580-4227 Anggota Peneliti Abstrak Cancellation of regional regulations (perda), both provincial and district / city, is not a new problem in the implementation of regional government. In Central Kalimantan, a total of 73 regional regulations (perda) issued by all regional governments were canceled by the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). Four of them are products of Central Kalimantan Province. If the supervision of the central government runs normally, the number of regional legal products that are canceled / revised will certainly increase. Of course the cancellation resulted in material and immaterial losses from the community. This ineffectiveness is also a part of the Governor of Central Kalimantan as the forming of regional regulations with the DPRD of Central Kalimantan. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Governor of Central Kalimantan for the 2016-2021 period in the formation of regional regulations. To find out the obstacles and obstacles faced by the Governor of Central Kalimantan in the formation of regional regulations. To find out the efforts made by the Governor of Central Kalimantan to overcome obstacles and obstacles in establishment of regional regulations. The method used in this research is qualitative method. The approach to the problem used is a juridical sociological (empirical) approach, namely an approach to the problem by observing and paying attention to the prevailing legal norms associated with the existing facts of the problems encountered in the study. The regional government and the DPRD in forming regional regulations must first harmonize the Raperda with other statutory regulations, both those of a higher or equal position and avoid regulations / content materials that are suspected of disturbing the public interest. The main function of community participation in a political process is to protect and develop the interests of the people in the life of a country.
8	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Kajian Hukum	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Kajian Hukum Nama Jurnal Legal Studies Journal 1 (1), 2021 Halaman 1-17 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. issn 2797-6386 Anggota Peneliti Abstrak This article discusses the DPRD's oversight function of APBD management. In this study it was found that, juridically, the supervisory function is regulated in article 42 letter c of the Republic of Indonesia Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which states: The duties and powers of DPRD are to supervise the implementation of regional regulations and statutory regulations. other regulations of the Regional Head, APBD, Regional Government Policies in implementing regional development programs. With the supervision function given to the DPRD in terms of its specific budget, it has led to the Regency DPRD being able to provide corrections and suggestions so that there are no budget irregularities made by the regional government, so that the government can be controlled properly, in order to build the Regency into a Regency that is Mutual Cooperation.
9	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Nama Jurnal Batulis Civil Law Review 2 (Hukum Perdata), 43-55, 2021 Halaman 43-55, Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. issn 2746-8151 Anggota Peneliti FARIDY, M.H Abstrak This article discusses the legal provisions for the distribution of gono gini assets to divorced married couples. The research objective is to reveal the legal aspects and juridical provisions regarding the distribution of gono gini assets for divorced married couples. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the research that the distribution of Gono gini assets in divorce cases and divorce cases, each husband and wife gets an equal half of the share. The gono gini distribution of assets refers to al-Qur'an Surat an-Nisa'ayat 32, where it is stated that for all men there is a part of what they earn and all women have a share of what they earn as well.
10	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional	Nasional Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional Nama Jurnal JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5 (2), Halaman 350-359 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. issn 2580-1678 Anggota Peneliti FARIDY, M.H Abstrak In life, humans certainly cannot be separated from their social interactions with others. Friction between individuals or between nations is something that is inevitable. That is because the understanding of the legal system and culture of a different society. The difference in opinion certainly needs to be harmonized by not locking up the meeting room of everyone's expression. From here, the existence of legal rules/norms on the one hand becomes important in people's lives. On the other hand, the recognition, respect and protection of human rights are also important to be accommodated. Therefore, this article examines the law as a means of maintaining social order, and human rights as a set of rights that describe the existence of human freedom in expressing their actions, and how relevant they are to the reform agenda, namely enforcing the law against violators of human rights seriously, both in national and international.
11	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Legal Advisory About The Dangers Of Hoax News For Millenial Generations In Man I Probolinggo	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Legal Advisory About The Dangers Of Hoax News For Millenial Generations In Man I Probolinggo Nama Jurnal Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (2) Halaman 64-72 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. issn 2722-3299 Anggota Peneliti FARIDY, M.H Abstrak This community service is packed with legal counseling with the theme "the danger of hoax news for the millennial generation. This is because the millennial generation is a generation that is very vulnerable to being affected by hoax news. The millennial generation is the generation that has broad access to social media. Almost every time they will interact with Social Media which contains a lot of hoax information. On this basis, it is important to carry out legal counseling for students of MAN 1 Probilinggo who are part of the millennial generation.
12	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Eksistensi Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Eksistensi Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional Nama Jurnal VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 4 (1) Halaman 82-103 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. issn 261-57144 Anggota Peneliti Abstrak The This article discusses the existence of the philosophy of law and its contribution to national law. To address this issue, much is discussed about the philosophy of law and its contribution to the national legal system. The process of legal philosophy in which is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the levels of development progress in all fields, is also able to meet the needs of the wider community that tends to be plural, where the law created is a rule for the game of life, the law was created to regulate the behavior of community members so that they remain in the corridor of socio-cultural values that grow and develop in society.
13	TEMMY WIJAYA, M.H.	Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam Nama Jurnal PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 4 (2), Halaman 1-16 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti TEMMY WIJAYA, M.H. issn 2597-9434 Anggota Peneliti Abstrak Conceptually, this research describes the structure between the perfect competition market and the imperfect competition market which is also seen from an Islamic perspective, which of course also talks about the structure of the perfect competition market and imperfect competition market, as well as several things about this. Market, which incidentally is a meeting place for buyers and sellers to carry out buying and selling transactions of goods and services, as well as a place for the community to meet the needs and drivers of the community's economy. There are various kinds of markets, for a broad picture the market is divided into perfect competition markets, and imperfect competitive markets in which there are still divisions such as monopolistic, monopolistic, and oligopolistic markets. A perfectly competitive market in which there are many sellers and buyers of similar goods. Meanwhile, the imperfect competitive market contains only one seller or a few sellers. In this report, some information is generated regarding the two types of markets, such as the meaning, differences in the perfect competition market and imperfect competition market, the advantages and disadvantages of perfect and imperfect competition markets, market mechanisms, etc. The data collection method used in this study was to collect data from related web literature studies
14	ISMAIL MARZUKI, M.H.	Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi	Nasional Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Nama Jurnal Jurnal Yuridis 5 (2) Halaman 210-227 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti ISMAIL MARZUKI, M.H. issn 2598-5906 Anggota Peneliti Abstrak Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini masih selalu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdlah dan mengabaikan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi bangsa, seperti korupsi. Di samping itu, dalam penelitian ini juga disinggung tentang konsep dan strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya bangsa, di mana setiap tindak-tanduk masyarakat harus mencerminkan nilainilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.
15	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional	Nasional Tidak Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Nama Jurnal Keadaban 1 (Hukum) Halaman 84-97 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. issn 1693-3818 Anggota Peneliti Abstrak This article discusses the problems of national agrarian law, as well as how the concepts are renewed. Through the legal norm approach, found several problems in managing agrarian which include; inequality in state land tenure, overlapping land distribution policies in the past, social and ecological crisis in the countryside, and non-functioning of the LoGA. So as, to overcome this problem, the Government needs to take strategic steps to reform the existing agrarian law. Pancasila and the constitution must become spirit and soul in the renewal of national agrarian law. So that the existing land and agrarian sources are no longer a commodity.
16	Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H.	Commodification Of Merit: Reimaging God(S) Through Public And Private Training Classes In Paiton Probolinggo	Nasional Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Commodification Of Merit: Reimaging God(S) Through Public And Private Training Classes In Paiton Probolinggo Nama Jurnal Islamic Studies Journal for Social Transformation, 140-151 Halaman 140-151 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. issn 2615-1286 Anggota Peneliti Abstrak Material wealth, good health, and efforts to make money are central, but not solely, to the flourishing of religious commodifications. Pola-Pertolongan-Allah is a business-based-religious training which argues that strong beliefs in fate and luck are essential to the efficacy of the rituals, which is believed to generate ‘practical benefits’ for the participants of training. By paying for IDR500,000 – IDR1,500,000 / meeting for private class, and IDR150,000 /three hours for public classes, ‘the devotees’ will get also some kinds of bonus, including additional handbooks of tauhid, practical guide of various shalat patterns. PPA, by doing so, has successfully made the participant to be instrumental in performing meritorious acts to secure future happiness for themselves and their descendants, but still must depend on their fate and moral luck if they are to have the best possible outcomes. PPA, which operates with Multi-Level-Marketing recruitment system, stands in the increased commercialization of Muslim community in Probolinggo. This study finally figures out that commodified religious mode and technique of merit making could be subverted and employed to negotiate and express their religious-economic class identities.
17	TEMMY WIJAYA, M.H.	Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan Bpr Syariah	Nasional Tidak Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan Bpr Syariah Nama Jurnal PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 3 (2), Halaman 80-90 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti TEMMY WIJAYA, M.H. issn 2597-9434 Anggota Peneliti Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia mendirikan BPR Syariah di era otonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

LP3M merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan.