Tutup Research Week, LP3M Gelar Seminar Internasional tentang Radikalisme Siber

Sabtu (20/11/2021) – Sebagai penutup dari serangkaian kegiatan dalam Research Week bulan ini, Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton-Probolinggo menyelenggarakan webinar internasional dengan tema “Covid Outbreak and Cyber (De)radicalization in Social Media: From Personal Experience to Public Policy” melalui aplikasi Zoom.
 
Dalam webinar kali ini, LP3M UNUJA menghadirkan 7 (tujuh) narasumber sekaligus dalam satu forum Zoom di antaranya adalah Benny Yan Pieter Siahaan (Dubes RI untuk Antananarivo, Madagaskar), Moh. Hery Saripudin (Duber RI untuk Nairobi, Kenya), Chaula Rininta Anindya (PhD Student of Ritsumeikan University, Kyoto, Japan), Alfred Forno (General Secreaty of Universal Peace Foundation of Indonesia), Captain al-Hajj Mohammed al-Sinjapuri (Maritime Consultant in Spica Service, Singapore), Mariata Dini (Religious, Practitioner, Madagaskar), dan Neira Purwanty Ismail (Member of PPI, Turkey).
 
Kegiatan yang dipandu oleh Ahmad Sahidah, Ph.D sebagai moderator dan dibuka langsung oleh kepala LP3M UNUJA, Achmad Fawaid, M.A., M.A. Dalam sambutannya, Achmad Fawaid menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen civitas akademika UNUJA dalam menjalankan amanah Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, yang tertuang dalam Panca Kesadaran Santri. Selain itu, terselenggaranya webinar ini tidak lepas dari masih maraknya aksi-aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia beberapa waktu lalu, seperti penembakan di Mabes Polri dan lain sebagainya. Di mana aksi tersebut ternyata disebabkan pengaruh ideologi ISIS yang tersebar di berbagai media sosial cyber.  
 
Moh. Hery Saripudin dalam kesempatan ini menyampaikan secara gamblang sikap pemerintah Kenya dalam mencounter radikalisme melalui kebijakan-kebijakannya selama masa Covid-19, akibat serangan radikal yang terjadi beberapa tahun silam, seperti di Westgate Mall (2013), Garissa University (2015), dan Dusit Mall (2019). "Terlebih di masa Covid-19, di mana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menurun drastis dan lebih banyak dihabiskan dengan gadgetnya masing-masing," kata Dubes RI untuk Kenya tersebut
 
Sementara itu, Benny Yan Pieter Siahaan menguraikan bagaimana kondisi Madagaskar saat Covid-19 melanda di sana. Beberapa kebijakan negara tersebut di antaranya meminta para pekerja untuk bekerja dari rumah, menutup perbatasan wilayah, dan pendidikan diselenggarakan dari jarak jauh selama masa pandemi, sementara akses internet dan listrik sangat terbatas. "Hal ini semakin membuat Madagaskar sulit untuk bangkit," tutur Benny. Selanjutnya, terkait dengan penyebaran paham terorisme dan radikalisme di Madagaskar hampir tidak pernah terjadi. Namun demikian, negara tersebut tergabung dalam beberapa organisasi internasional guna mencegah masuknya kedua paham tersebut, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan CRIMLEA.
 
Menurut Alfred Forno, Sekjen UPF Indonesia, radikalisme sendiri merupakan embrio dari lahirnya extreem violent dan terorisme. Menurut Alfred, "Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi ekstrem lainnya."
 
Chaula Rininta Anindya dalam paparannya mengulas tentang banyak hal, mulai dari  permasalahan-permasalahan deradikalisasi selama Covid-19 di Indonesia, evolusi terorisme, apa dampak Covid-19 secara garis besar terhadap deradikalisasi, dan lain sebagainya. "Perlakuan berbeda antara pelaku terorisme dan pengedar narkoba dalam proses penegakan hukum menjadi salah satu alasan semakin besarnya pendanaan dalam kegiatan-kegiatan radikalisme," tutur peneliti dari Ritsumeikan itu.

Selanjutnya, Neira Purwanty Ismail menjelaskan bagaimana sikap pemerintah Turki di masa pandemi lebih banyak fokus pada persoalan penanganan Covid-19 dan mengabaikan paham radikalisme itu sendiri. "Hal ini yang menurutnya menyebabkan munculnya gerakan separatisme Kurdi, maraknya aksi teror dari luar, maupun sentimen masyarakat terhadap pemerintah Turki sendiri," kata Neira.

Kegiatan Seminar Internasional ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penulisan artikel tentang radikalisme siber. Kegiatan serupa direncanakan akan dilaksanakan kembali pada tahun-tahun mendatang. (TIM)

Sidebar Menu