Bertemu BAPPEDA dan Dinas PMD, LP3M Sampaikan Garis-Garis Kebijakan KKN-PkM

Rabu (14/08/2019) – LP3M UNUJA diundang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo untuk mempresentasikan Garis-Garis Besar KKN-PkM Universitas Nurul Jadid tahun 2019. Acara yang berlangsung di Ruang Meeting Bappeda Lt. 4 Kantor Bupati Probolinggo Kraksaan itu juga menghadirkan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hadir pada acara tersebut adalah Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, dan Kabid Pemerintahan BAPPEDA, sementara Dinas PMD diwakili oleh Kabid Penataan Desa dan Kabid Perencanaan Desa. Adapun perwakilan dari LP3M adalah Kepala LP3M UNUJA, Kabid. Penelitian & PkM, dan staff LP3M.

LP3M mempresentasikan kebijakan umum dan tema2 KKN-PkM, sementara BAPPEDA dan PMD menjelaskan rencana pembangunan desa di Kabupaten Probolinggo ke depan. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu menghasilkan beberapa masukan yang sangat berarti kepada ketiga pihak. Mereka berharap sinergi antara Pemda dan LP3M UNUJA semakin meningkat ke depannya dengan adanya forum pertemuan rutin antara pemerintah dan kampus.

Mereka juga berharap bahwa penentuan lokasi dan tema dikoordinasikan dengan Bappeda dan dinas-dinas terkait. “Penentuan dan perencanaan lokasi dan tema diharapkan dibicarakan bersama dengan Bappeda dan PMD beberapa bulan sebelumnya, sehingga Renstra Penelitian & PkM bisa dibreakdown dari Rencana Pembangunan Desa Kab. Probolinggo,” kata Juwono, Kabid Infrastruktur BAPPEDA. Menurutnya, desa-desa tertinggal yang didasarkan pasa IDM (Indeks Desa Membangun) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diharapkan bisa digunakan sebagai acuan penentuan tema dn lokasi KKN-PkM.

Selain itu, Kepala LP3M UNUJA, Achmad Fawaid, juga berharap agar rencana strategis PkM UNUJA merujuk pada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Pemda yang saat ini masih proses penyusunan. “Ini kalau bisa sinergi terus, maka Renstra kita (penelitian dan pengabdian, red.) akan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya. Ia juga berharap agar proposal-proposal KKN-PkM tahun ini bisa diminta review dan masukan dari dinas-dinas PMD dan Bappeda terkait, utamanya yangg berkaitan dengan usulan penyuluh, fasilitator, atau narasumber di desa-desa. [AF]

Sidebar Menu