detaildosenjurnal

No	Nama	Judul Artikel	Jenis Publikasi	Tahun	Detail
1	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Pembinaan Santri Pondok Pesantren Rofiatul Islam Dalam Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Pembinaan Santri Pondok Pesantren Rofiatul Islam Dalam Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Nama Jurnal Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Halaman 159-164 Volume 6 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. issn 2622-5646 Anggota Peneliti Abstrak Activities in community service (PKM) this time are to provide guidance to students of the Rofiatul Islam Islamic boarding school, Sentong Village, Krejengan District, Probolinggo Regency in calculating zakat funds in accordance with Islamic law. The method used in this service is carried out by coaching and at the end of the implementation of zakat calculation exercises for 4 (four) meetings. The time for carrying out this community service is the odd semester of 2022/2023 during December-March 2023. The community service activities are on the terrace of the Rofiatul Islam jami mosque. The results of this service explained that with guidance in calculating zakat funds in accordance with Islamic law, Rofiatul Islam students in Sentong Village, Krejengan District, Probolinggo Regency could absorb them well. The contribution from the implementation of these community service activities makes the management of zakat funds professional and able to manage zakat funds properly.
2	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Nama Jurnal AHKAM Halaman 517-531 Volume 2 Nomor 2 Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn 2964-6340 Anggota Peneliti Abstrak In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals …
3	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Nama Jurnal Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn 2964-6340 Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiridengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam halini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh DusturiyahPENDAHULUANBerdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undangundang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika kemudian tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.(Ali Marwan HSB, Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 -Maret 2020 : 51-61)Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) terdapat pada masing-masing kekuasaan dalam pembagian menurut teori trias politika. Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif biasadiistilahkan sebagai executive review, pengujian peraturan perundang-undanganyang dilakukan oleh lembaga legislatif diistilahkan sebagai legislative review, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif diistilahkan sebagai judicial review(SaldiIsra, 2010 :4).
4	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Nama Jurnal Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn p-ISSN : 2964-6332 Anggota Peneliti Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiridengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam halini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh DusturiyahPENDAHULUANBerdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undangundang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika kemudian tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.(Ali Marwan HSB, Judicial Review Dan Legislative Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 -Maret 2020 : 51-61)Hak untuk menguji peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) terdapat pada masing-masing kekuasaan dalam pembagian menurut teori trias politika. Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif biasadiistilahkan sebagai executive review, pengujian peraturan perundang-undanganyang dilakukan oleh lembaga legislatif diistilahkan sebagai legislative review, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif diistilahkan sebagai judicial review(SaldiIsra, 2010 :4).
5	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah Nama Jurnal Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn p-ISSN : 2964-6332 Anggota Peneliti Abstrak Abstract In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals with the tyranny of the rulers against the people, including in making policies or laws. The judiciary of the al-Mazalim Region resembles the Constitutional Court in terms of safeguarding people's rights which may be violated through the making of policies or laws. In line with the conclusions above, it is best if the law-making bodies, in this case the DPR and the President, immediately fill in the legal vacuum regarding the judicial review of the Perpu by the Constitutional Court. Keywords: Judial Review, Perppu, Constitutional Court, Fiqh Dusturiyah Abstrak : Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial reviewterhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang- Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh Dusturiyah
6	MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H.	Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah	Nasional Tidak Terakreditasi	2023	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dudturiyah Nama Jurnal Ahkam Halaman Ahkam Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ISLAHUDDIN, M.H. issn p-ISSN : 2964-6332 Anggota Peneliti Abstrak Abstract In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals with the tyranny of the rulers against the people, including in making policies or laws. The judiciary of the al-Mazalim Region resembles the Constitutional Court in terms of safeguarding people's rights which may be violated through the making of policies or laws. In line with the conclusions above, it is best if the law-making bodies, in this case the DPR and the President, immediately fill in the legal vacuum regarding the judicial review of the Perpu by the Constitutional Court. Keywords: Judial Review, Perppu, Constitutional Court, Fiqh Dusturiyah Abstrak : Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial reviewterhadap Perppu . Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradila yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang- Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : Judial Review, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Fiqh Dusturiyah
7	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’Ah Muhammad	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’Ah Muhammad Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 6 (1), 2022 Halaman 1-17 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. issn 2580-8052 Anggota Peneliti Abstrak The reform of ushul fiqh is perhaps the most significant achievement in the rebirth of Islamic philosophy. Only when people realize the phenomenon of stagnation of traditional fiqh can ushul fiqh be renewed. This awareness can only be built if people realize the need for reform of religious thought and practice it on a large scale. Many scholars propose a reconstruction of ushul fiqh, intending to show that religion can be used to solve everyday problems. Sheikh Ali Jum'ah, Izzudin Ibn Abdus Salam, and Ibn Ashur were prominent figures. Brilliant ideas and practical solutions seem to have entered the paradigm of Indonesian Islamic thought, especially the paradigm of ushul fiqh reform, which is still stagnant. Another weakness of fiqh and ushul fiqh is that there is no dynamic relationship between them and the social sciences, thus losing their relevance to the needs of the people. The mufti of Egypt, Sheikh Ali Jum'ah, also had the same view regarding the reformulation of Usul fiqh produced by previous scholars. So that Usul fiqh can be more developed and adaptive to new problems. Sheikh Ali Jum'ah's tajdid offer, namely: Restoring the old study form of ushul fiqh with an updated structure; Returning several views on several issues and using new opinions on existing problems, as well as reusing aqli in discussing these problems; Returning some views on the application of the rules to this science and in this application sticking to other views; Restoring this scientific structure by the novelty of the illat, and make this renewal according to the character of ushul fiqh according to their respective streams.
8	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’Ah Muhammad	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’Ah Muhammad Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 6 (1), 2022 Halaman 1-17 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. issn 2580-8052 Anggota Peneliti Abstrak The reform of ushul fiqh is perhaps the most significant achievement in the rebirth of Islamic philosophy. Only when people realize the phenomenon of stagnation of traditional fiqh can ushul fiqh be renewed. This awareness can only be built if people realize the need for reform of religious thought and practice it on a large scale. Many scholars propose a reconstruction of ushul fiqh, intending to show that religion can be used to solve everyday problems. Sheikh Ali Jum'ah, Izzudin Ibn Abdus Salam, and Ibn Ashur were prominent figures. Brilliant ideas and practical solutions seem to have entered the paradigm of Indonesian Islamic thought, especially the paradigm of ushul fiqh reform, which is still stagnant. Another weakness of fiqh and ushul fiqh is that there is no dynamic relationship between them and the social sciences, thus losing their relevance to the needs of the people. The mufti of Egypt, Sheikh Ali Jum'ah, also had the same view regarding the reformulation of Usul fiqh produced by previous scholars. So that Usul fiqh can be more developed and adaptive to new problems. Sheikh Ali Jum'ah's tajdid offer, namely: Restoring the old study form of ushul fiqh with an updated structure; Returning several views on several issues and using new opinions on existing problems, as well as reusing aqli in discussing these problems; Returning some views on the application of the rules to this science and in this application sticking to other views; Restoring this scientific structure by the novelty of the illat, and make this renewal according to the character of ushul fiqh according to their respective streams.
9	FARIDY, M.H	Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Melalui Ex Gratia Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Melalui Ex Gratia Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Nama Jurnal Jurnal Das Sollen 7 (Hukum), 159-171, 2022 Halaman 159-171 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti FARIDY, M.H issn 2598-7321 Anggota Peneliti Dr. MUSHAFI, S.H.I, M.H. Abstrak This article examines the validity of the settlement of insurance claims through ex-gratia. Settlement of insurance claims through non-litigation, namely by negotiation, mediation through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI), Adjudication and Arbitration. However, recently, many insurance companies have begun to settle claims using ex gratia agreements. In Law Number 40 of 214 concerning Insurance there is no article that describes ex gratia as one of the settlements of the insurance agreement settlement. Likewise, in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, there are no clear provisions. For this reason, through this research, the legal validity of the use of ex gratia will be disclosed and analyzed as a vehicle for the settlement of insurance agreements.
10	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Analysis Of Archipelago Religion And Culture After Islamization In Indonesia	Nasional Tidak Terakreditasi	2022	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Analysis Of Archipelago Religion And Culture After Islamization In Indonesia Nama Jurnal Proceedings Iches 1 (1), 133-146, 2022 Halaman 133-146 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. issn 2961-9602 Anggota Peneliti Prof. Dr. H. HASAN BAHARUN, M. Pd Abstrak Muslim countries. Furthermore, with the increasing Islamization of the archipelago, this study uses normative research. The type of data used consists of two, primary data and secondary data. Based on the results of the analysis of the data obtained in the field, this study obtained three important findings namely, the first, the growth of Islamic religion and culture does not eliminate local culture. The process of Islamization does not use military force. Peaceful Islamization took place through trade, the arts, marriage, and education. Second, the effort to reconcile religion and culture is a natural thing and has been done for a long time, with evidence that supports it, as Wali Songo spread Islam by entering community customs. All three Indonesian popular cultures combine many Islamic themes and symbols; Therefore, Islam is often regarded as an important cultural resource in Indonesian popular culture. Urf can only be used as one of the arguments in enforcing sharia law if it meets the following criteria: Urf is good (both specific and general, actions and words) and applies in general.
11	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 5 (2), 2021 Halaman 1-16 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. issn 2580-8052 Anggota Peneliti Abstrak 'Iddah is a waiting period that must be lived by a woman due to the termination of the marital relationship, either due to divorce or death, in order to restore mental or physical condition after being left by her husband. The implementation of 'iddah in the jahiliyyah period is considered no longer appropriate to be applied today because, at that time, a wife whose husband died would be placed in a hut (a small, fragile, and old house), given the ugliest clothes, not allowed to wear clothes. Perfume, so that the smell is very unpleasant, then brought himar animals, goats, or birds and then occupied with him. The majority of women today have a myriad of activities outside the home as career women, which sometimes makes some of them the backbone of the family, whether they are with their husbands or not. Some scholars' to leave the house, if it is in an emergency, the state of emergency is understood differently by ulama' Usul al-fiqh. Such as, al-Shatibi understands the meaning of emergency with an essential need to be maintained. a woman whose husband dies, then she has to provide for her family, then she is allowed to leave the house because she is in an emergency
12	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Ham	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Ham Nama Jurnal Legal Studies Journal 1 (1) Halaman 1-16 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. issn 2797-6386 Anggota Peneliti Abstrak Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu Perbuatan Kejahatan yang tidak bermoral dan termasuk pelanggaran HAM. Salah satu alternatif untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Esensi Perpu tersebut mengatur tentang adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana sanksikebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Perspektif HAM.Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Penjatuhan hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.
13	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Educational Efforts In Managing Narcotics Abuse Perspective Sani (Indonesian Anti-Narcotics Celebrities) And Bnn (National Narcotics Agency)	Nasional Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Educational Efforts In Managing Narcotics Abuse Perspective Sani (Indonesian Anti-Narcotics Celebrities) And Bnn (National Narcotics Agency) Nama Jurnal PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan 8 (1), 220-259 Halaman , 220-259 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. issn 2528-5793 Anggota Peneliti DEDDY JUNAEDI, M.A.B Abstrak Narcotics abuse is still a serious threat in Indonesia, especially its use is very widespread by some of the public figures of the artists involved in it. So that it becomes a spotlight for young people, especially those whose lives are still unstable, seeing public figures as examples of current trends in the millennial world. The purpose of this study is to minimize and overcome the use of narcotics from various circles, both public figures,
14	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama Dalam Uu No. 1/1974	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Tinjauan Fikih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama Dalam Uu No. 1/1974 Nama Jurnal Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan 6 (1), 63-75, 2021 Halaman 63-75 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. issn 2527-6603 Anggota Peneliti Abstrak Kewenangan talak dalam syariat Islam ada di tangan suami. Hal ini karena laki-laki dinilai paling mampu mengendalikan dirinya dan berpikir seksama sebelum bertindak, sehingga diharapkan tidak sembarang menjatuhkan talak hanya karena persoalan kecil dengan istrinya. Sebagai pemegang otoritas talak, maka apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ungkapan eksplisit yang tidak ada makna lain kecuali talak maka talak telah jatuh, bahkan meski dengan maksud bercanda sekalipun. Penulis menyimpulkan Pertama, Bahwa ketentuan ikrar talak sebagaimana diatur dalam UU No. 1/1974 dan KHI adalah legal syar’i. Kedua, Bahwa mematuhi UU No. 1/1974 dan KHI adalah wajib hukumnya bagi segenap kaum Muslim Indonesia.ax
15	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Metode Penggalian Hukum Prespektif Islam Progresif Abdullah Saeed	Nasional Tidak Terakreditasi	2021	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Metode Penggalian Hukum Prespektif Islam Progresif Abdullah Saeed Nama Jurnal HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 5 (2), Halaman 102-120 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. issn 2580-8052 Anggota Peneliti ACHMAD FEBRIANTO, M.E. Abstrak The religion of Islam is still shackled to an understanding that makes scholars afraid of doing madhzabism. The stagnation of thought has become a big problem faced by scholars. This is what makes Islam in its position is often not in harmony with modern law that is solutive. The sociological approach is no longer in line with the dynamics of society, therefore public trust in religion has been eroded and has resulted in internal Islamic political disputes that consider religion products to be very rigid in providing solutions, hence the writing of this article is more focused on the method brought by Abdullah Saeed in progressive ijtihad method where this method is felt to be very relevant to the times, this paper uses discrete analysis as a method in describing and analyzing the challenges of the progressive Islamic method in carrying out ijtihad and the results of this paper are (1) Abdullah Saeed divides into three groups: the process of interpreting the Koran; textualist group semi-textualist group Contextualist group, (2) Abdullah Saeed's method of ijtihad, who is known as a progressive Muslim, divides into three ijtihad methods which are very well known during the modernization period which he thinks are suitable in influencing the law in the future as long as the law is made:
16	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami–Istri	Nasional Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami–Istri Nama Jurnal MAQASHID 3 (1) Halaman 96-114 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. issn 2581-0103 Anggota Peneliti Abstrak The document and its content havebeen removed fromAl-Qadha: Jurnal HukumIslam Dan Perundang-Undangan,and reasonable effort should be made toremove all references to this article.Muhammad Zainuddin SunartoUniversitas Nurul Jadid Paiton Probolinggozain2406@gmail.com
17	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri Dalam Pandangan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer)	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Pemberian Nafkah Kepada Mantan Isteri Dalam Pandangan Hukum Islam (Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer) Nama Jurnal VOICE JUSTISIA Jurnal Hukum dan Keadilan 3 (2), Halaman 106 - 127 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. issn 2615-7144 Anggota Peneliti Abstrak When a divorce occurs between husband and wife, it raises obligations that must be obeyed by a husband and wife, and these obligations include an ex-husband being obliged to give a gift that must be given to the ex-wife he has divorced, the gift is in accordance with economic conditions the ex-husband (according to his ability), the giving of the living as a consolation during the 'iddah period, in Islamic Law the provision of income only during the' iddah period, this is different from the Asghar opinion, according to him the provision of income for the ex-wife who has been divorced, not only during the period of 'iddah only, but to remarry or die. In connection with providing a living for ex-wife, the composer is trying to find the main problem if he can answer the problem by looking at how the criteria for women who are entitled to earn a living from their ex-husband according to Asghar, and how Asghar understands the verses of the Koran about giving income for ex-wife, How is its relevance to the current context. To answer these problems, the author uses theories based on the Koran, Hadith, to look at verses relating to giving a living to ex-wife, then using maslahah and gender equality, to see the benefits and benefits of giving support to ex the wife.
18	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.p/2010 Di Pengadilan Negeri Probolinggo	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.p/2010 Di Pengadilan Negeri Probolinggo Nama Jurnal VOICE JUSTISIA Jurnal Hukum dan Keadilan 3 (1), Halaman 108 -131 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. issn 26157144 Anggota Peneliti Abstrak The Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that: "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wifewith the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty." Before the birth of Marriage Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, the provisions, procedures and legality of a marriage were based on the religious law adopted by the parties as well as the customary law that applies to certain areas that will carry out the marriage, so that it can be found that the procedure for a marriage will differ according to their respective religions. This is based on the fact that Indonesia is a pluralistic nation. Thus the Marriage Law is the basis for creating legal certainty as a result of a marriage both in terms of family law, property and legal status. This is because the Indonesian State is rich in traditional culture, so with the presence of Marriage Law Number 1 of 1974 to be used as a legal basis for marital provisions, so that in Indonesia there is legal certainty about marriage. So this marriage law, in addition to laying out the principles of the National Marriage Law, at the same time accommodates the principles and provides the legal basis for marriage which has been the grip and has been applied to various groups of people in Indonesia.
19	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Gender Dalam Kajian Islam	Nasional Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Gender Dalam Kajian Islam Nama Jurnal AL-‘ADALAH : Jurnal Syariah dan Hukum Islam 5 (1), Halaman 116-137 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. issn 2503-1473 Anggota Peneliti Abstrak The controversy about the interpretation of missoginist texts and gender biases burst and became a concern of Muslim academics. The swift flow of cultural globalization, causing feminism movements or notions of gender equality in the West spread rapidly throughout the world, including to Indonesia and other Muslim worlds. As in the face of other products of Western thought, Muslims are insecure and not one word in dealing with this understanding. Those who are pro and support this understanding assume that this understanding is in line with the maqasid al-shariah in order to create justice and equality between humans, while religious texts that are patterned as a missoginis and gender bias must be understood within the general framework of Islamic teachings. In this framework they gave birth to various new approaches in reading texts to be in line with the times and gender equality. While those who are contradictory argue that this understanding is contrary to the texts of the surah in the Qur'an and the Hadith, and it is a product of Western culture that is incompatible with the culture of Muslims. Furthermore, they accuse that gender mainstreaming in Islamic studies is a form of conspiracy against Islam and Muslims. Despite the controversy, this article seeks to explore gender perspectives in the thinking of one of the leading Muslim feminists, Nasr Hamid Abu Zayd. Abu Zayd's Gender Perspective is the fruit of the project's contextual reading method which he developed in reading verses of gender bias, especially in terms of polygamy, inheritance, genitalia and qawamah.
20	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Reformulasi Syariah Mahmud Muhammad Thaha (Rekonstruksi Konsep Nasakh Menuju Syariah Yang Humanis)	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Reformulasi Syariah Mahmud Muhammad Thaha (Rekonstruksi Konsep Nasakh Menuju Syariah Yang Humanis) Nama Jurnal AL-TADABBUR 5 (2), Halaman 261-286 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. issn 2613-9367 Anggota Peneliti Abstrak In this context and its relationship with attitudes in dealing with crises, especially crisis methodologies, Muslim intellectuals today can be divided into the following four groups: First, groups that address these crises or challenges in the salaf perspective. Second, groups who think that protecting the legacy of the past is not enough, so they try actively through the socio-political movement so that the supremacy of the past can be rebuilt. Third, groups who in various ways try to compile and seek synthesis between Islamic values and modern values. The fourth group is a secular circle which holds that the issues of religion and the world are two separate things, so that all modern ideas can be accepted as something that is outside of religion. This research uses the method of library research (library research). Primary data in this study include several works of Mahmud Thaha including AlRisalah al-Saniyah min al-Islam. While secondary data in the form of works of previous research, namely books and journals. While the approach used is a qualitative approach that functions to describe, express and explain the object to be studied. The originality of the Thaha idea was not the introduction of the naskh concept, but rather the redefinition and reactualisation which enabled the concept to be dynamic and significant for the renewal of Islamic law in a more humanistic direction.
21	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Nu Di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional	Nasional Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Nu Di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional Nama Jurnal Jurnal Islam Nusantara 2 (1) Halaman 45-59 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. issn 2579-4825 Anggota Peneliti Abstrak This paper presents the existence of Nahdlatul Ulama' (NU) in the midst of the emergence of a new flow and ideology that developed in Indonesia. Although Indonesia is not an Islamic ideology, the growing Islamic population in Indonesia makes Indonesian Muslims an easy target for activists of Islamic movements from outside Indonesia to campaign for their movement to become a major movement in Indonesia. Currently, there are many streams and religious ideologies which are crucially opposed to Ahlus Sunnah wal Jamaah (ASWAJA), such as Shia, Wahabi, Hizbut Tahrir, or known as Islam Transnasional, a movement that is not native to Indonesia. The existence of this political organization is not born from the struggle of identity to Indonesia-an authentic, but rather moved, taken or imported from other countries that tend not to fit the context to Indonesiaan. Islam Transnasional is another name for radical Islam, Islam Kanan, Islamic fundamentalism and puritanical Islam. Ironically, they came at almost the same time, thereby posing a challenge for Nahdlatul Ulama 'organization in its organizational development and dakwah. Therefore, each of these groups makes the Nahdlatul Ulama residents' targets to be recruited into their cadres. Therefore, we need to be alert to the organization, so the unity of the Unitary State of Indonesia remains intact and maintained in accordance with the purpose and desire founding father
22	KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H.	Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit Di Perbankan Dalam Perspektif Islam	Nasional Tidak Terakreditasi	2020	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit Di Perbankan Dalam Perspektif Islam Nama Jurnal Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 18 (2) Halaman 551-568 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti KH. ZAINUL MUIN HUSNI, M.H. issn 2598-8735 Anggota Peneliti Abstrak Di tengah era dan zaman yang semakin moderen ini, kita menemukan banyak fasilitas, terutama fasilitas teknologi, utamanya fasilitas teknologi informasi (TI) yang sudah berkembang dengan pesat. Di samping berkembangnya TI yang sangat pesat di tengah-tengah era yang sangat modern ini muncullah sebuah fasilitas yang bernama Kartu Kredit. Adapun metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis Studi kepustakaan dengan melibatkan beberapa teori-teori terkait dengan perbankan dalam perspektif Islam. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa kartu kredit di perbankan menurut pandangan Islam menggambarkan: 1) sah; apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, 2) tidak sah; apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya
23	MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I.	Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama	Nasional Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama Nama Jurnal AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 6 (1) Halaman 97-115, Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3 Ketua Peneliti MUHAMMAD ZAINUDDIN SUNARTO, M.H.I. issn 2597-9434 Anggota Peneliti Abstrak in a marriage relationship, there will must be a conflict between husband and wife, this cannot be denied because each partner has a sectoral ego. The conflict can sometimes be resolved peacefully, but not the least that ends in divorce. The divorce process is arranged, must go through the trial process of the Religious Court with the specified procedural law. The proceedings for a lawsuit in the Religious Court must go through a mediation process between the two parties. Mediation is a way in the process of resolving disputes outside the trial in the presence of a third party tasked with reconciling the parties. Mediation is a mandate of the law to be carried out, so that the proceedings in court can be in accordance with the principle, which is fast, simple and inexpensive. The necessity of conducting mediation in a court, especially a religious court, is to reduce the number of divorces which is increasing in number over the years. Solving problems through mediation, is also a manifestation of maqashid al-shariah, namely hifdz al-nasl, because when there are problems in marriage, the marriage relationship will be damaged and problems will occur. Following up on the maqashid, in Indonesia there was a requirement to carry out mediation in the settlement of every case that went to court. The main objective is to minimize cases that must be decided, so that mediation can be resolved peacefully and safely.
24	FARIDY, M.H	Prosedur Pelaksanan Peralihan Hak Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris	Nasional Tidak Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Prosedur Pelaksanan Peralihan Hak Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris Nama Jurnal KEADABAN 1 (1), Halaman 1-17 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Tidak Terakreditasi Peringkat Tidak terakreditasi Ketua Peneliti FARIDY, M.H issn 2088-4427 Anggota Peneliti Abstrak Seperangkat aturan hukum yang berlaku disuatu negara merupakan suatu sistim, dimana ketentuan hukum yang satu akan memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum yang lainnya, termasuk ketentuan hukum waris sebagai ketentuan hukum materiil (substansial) yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang akan diperoleh dari harta warisan disatu sisi,disisi yang lain pewarisan atas barang barang tidak bergerak ini memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum agraria (UUPA) beserta aturan pelaksana dibawahnya, terutama mengenai pendaftan hak atas tanah,agar beralihnya hak atas tanah dan benda benda yang berada diatasnya memiliki legalitas dan untuk menghindari timbulnya perselisihan hak dikemudian hari
25	SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H.	Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan	Nasional Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Nama Jurnal AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 6 (1), Halaman 77-96 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3 Ketua Peneliti SOFIAN SYAIFUL RIZAL, M.H. issn 2460-1063 Anggota Peneliti Abstrak This study aims to analyze court decisions, in divorce lawsuits that use simple, fast and low-cost judicial principles at the Pamekasan Religious Court. The problems that arise from this study are, First, what is the legal foundation of judge in resolving divorce claims in religious courts using simple, fast and low-cost judicial principles? Second, what are the legal considerations of religious courts in examining, hearing, and deciding divorce cases in religious courts? The research method uses a normative juridical approach. The results of the study show that: First, the principle of justice is simple, fast, and low cost refers to Law No. 4 of 2004 concerning Judicial Power article 4 paragraph (2), and article 5 paragraph (2). Also contained in Law No. 7 of 1989 in article 57 paragraph (3), as well as in article 58 paragraph (2). Second: The legal considerations of the extreme religious court in rejecting a divorce lawsuit in a religious court are in accordance with the legal basis of state legislation and syar'i law. Considering, based on the testimonies of the witnesses, that the dispute between the plaintiff and the defendant only happened once, so that it did not meet the criteria of article 19 letter C, namely continuous disputes and arguments so that there was no hope of living in harmony again.
26	Dr. ALVAN FATHONY, M.HI.	Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam	Nasional Terakreditasi	2019	Detail Penelitian Dosen Jurnal Judul Artikel Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam Nama Jurnal AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 6 (1), Halaman 116-141 Volume Nomor Jenis Publikasi Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 4 Ketua Peneliti Dr. ALVAN FATHONY, M.HI. issn 2460-1063 Anggota Peneliti Abstrak In this era of disruption, many people spend their activities in cyberspace, including in terms of studying the religious doctrines. However, not a few of them are trapped in the textualist religious doctrine, so the application of religious values that are rahmatan lil ‘alamin is not actualized properly. Seeing this phenomenon, Abou El Fadl considered that in this modern era the interpretation of Islamic legal sources, both the Qur'an and Hadith textually, would not be able to carry humanist religious messages. Therefore, a hermeneutic method is needed as a tool in revealing the meaning behind the sound of the sacred texts in religion.

Layanan Penting

Tautan Eksternal

Tautan Internal

Alamat